Sarankan Bawaslu Segera Susun Draft Perppu
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin meminta Bawaslu untuk mengusulkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang revisi Pasal 207 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu dianggap perlu untuk antisipasi jika nantinya KPU gagal menetapkan hasil pemilu legislatif sesuai jadwal pada 9 Mei pekan ini.
Said mengatakan, rancagan perppu itu perlu dibuat sesegera mungkin. Said bahkan meminta Bawaslu melakukannya hari ini juga. "Kalau usul penerbitan perppu itu tidak diajukan hari ini, saya khawatir presiden akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan perppu untuk merevisi aturan di UU Pemilu," kata Said saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (6/5).
Menurutnya, presiden memerlukan waktu untuk melakukan kajian hukum terkait pasal-pasal di UU Pemilu yang perlu diubah. Jika waktunya terlalu mepet, maka dikhawatirkan kualitas perppu yang diterbitkan akan buruk.
Lebih lanjut Said mengatakan, KPU seharusnya sejak lama mengusulkan perppu tersebut. Namun, sampai sekarang tidak terlihat niat KPU untuk mengambil langkah itu. "KPU selalu saja sesumbar menyatakan bahwa mereka akan bisa menetapkan hasil pemilu pada 9 Mei lusa. Padahal, untuk urusan memenuhi jadwal pemilu, KPU sudah terbukti selalu gagal," tegasnya.
Said juga mengungkapkan, usulan pembuatan perppu perlu dibuat untuk menghindari kecurigaan adanya kepentingan politik tertentu di belakangnya. Mengingat, Presiden SBY adalah pimpinan salah satu partai peserta pemilu.
"Tidak bisa juga SBY tiba-tiba mengeluarkan perppu, harus ada usulan. Dia kan peserta juga nanti bisa banyak pertanyaan," tandasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin meminta Bawaslu untuk mengusulkan rancangan peraturan pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka