Sarankan BPK dan KPK Audit KPU

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menyarankan DPR, BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit penggunaan anggaran dan Komisioner Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, ada baiknya DPR meminta auditor negara dalam hal ini BPK mengaudit penggunaan anggaran pemilu dan memeriksa komisoner KPU, jika nantinya ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran pemilu oleh KPU," kata Said Salahuddin, di Jakarta, Sabtu (16/8).

Audit lanjutnya, diperlukan untuk mengetahui apakah dana yang sudah dikeluarkan negara sesuai penggunaannya dan berkorelasi dengan kinerja KPU. Masalahnya ujar Said, di pemilu 2014 ini, kenapa masih berlaku juga daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)?.

"Kisruh Pemilu ini biang keladinya adalah KPU karena tidak mampu menyusun daftar pemilih dengan baik. Pantasnya KPU diaudit, apakah dana besar yang keluar telah digunakan sesuai aturan yang berlaku sebab adanya DPK dan DPKTb membuat pemilu tak berkualitas," tegas Dosen Politik UI itu.

Ditegaskan Said, munculnya DPK dan DPKTb disebabkan karena KPU gagal menyusun daftar pemilih tetap secara akurat dan kredibel. Padahal daftar pemilih yang dikenal Undang-Undang hanya satu, yaitu DPT.

"Jika DPK dan DPKTb dipelihara terus, kita tidak akan pernah bisa mendapat pemilu yang berkualitas. KPU akan semakin malas dan manja. Padahal mereka dibayar dan digaji rakyat untuk bekerja lima tahun. Ngapain saja kerjanya?," tanya Said.

Sebetulnya, daftar pemilih khusus sudah tidak lagi relevan digunakan di pemilu 2014 karena DPK sudah memunculkan masalah pada pemilu lima tahun lalu.

"Kalau akan mau berdemokrasi juga, DPT harus lebih baik laik. Kalau tidak, sama saja memelihara masalah yang ujung-ujungnya menyalahkan demokrasi itu sendiri. Padahal penyelenggaranya yang tidak profesional," pungkasnya. (fas/jpnn)