Sarankan Jokowi Bentuk Kementerian Penanggulangan Kemiskinan

jpnn.com - JAKARTA - Pengurusan pengentasan kemiskinan di pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dinilai belum teratur dan terpadu dalam satu kepemimpinan. Oleh karena itu Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan H.S. Dillon menyarankan di pemerintahan baru sebaiknya pemerintah membentuk sebuah kementerian khusus yaitu Kementerian Penanggulangan Kemiskinan yang lebih terarah dan teratur dalam program pengentasan kemiskinan.

"Kita sarankan di sini maunya disatukanlah upaya penanggulangan kemiskinan. Saya sarankan Kementerian Daerah Tertinggal diganti namanya jadi kementerian penanggulangan kemiskinan," ujar Dillon dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, (25/9).

Dillon menyarankan dengan kementerian khusus tersebut maka dana-dana terkait penanggulangan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga lainnya dapat ditarik. Dana tersebut, kata dia, seharusnya dapat diatur di satu kementerian saja sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

"Ditarik dan disatukan di situ, supaya ada yang bertanggunjawab. Karena setiap kementerian yang saya datangi mereka bilang bukan kita yang urus. Hanya sebagian yang kerja. Enggak ada yang bisa dituntut. Padahal dana yang kita keluarkan begini banyak kok hasil yang dicapai hanya segini," tegasnya.

Selama ini menurut Dillon permasalahan mendasar dari upaya penanggulangan kemiskinan adalah penanganannya yang tidak bersifat struktural. Program pemerintah, kata dia belum berhasil memberikan kemampuan kepada warga miskin untuk memupuk modal baik dalam bentuk fisik seperti lahan dan aset lain, mapun dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang akan memungkinkan mereka bergerak keluar dari kemiskinan.

"Akibatnya kemiskinan ini bergantung pada perekonomian nasional. Kadang keluar dari kemiskinan, kadang jatuh miskin lagi karena gejolak ekonomi," ujar Dillon. (flo/jpnn)