Sarankan Jokowi Tambah Kursi Menteri untuk PDIP ketimbang Pertahankan Profesional Abal-Abal

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan yang menjadi partai pengusung utama Joko Widodo di pemilu presiden lalu meminta tambahan lima kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengharapkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- agar membuka peluang lebih lebar kepada profesional yang juga kader di partai pemenang pemilu itu untuk berkiprah di Kabinet Kerja.

Permintaan PDIP itu ternyata mendapat dukungan dari Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) yang di pemilu presiden lalu ikut menggalang relawan untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Ketua Umum Anindo, Edwin H Soekawati, permintaan PDIP itu merupakan hal wajar karena keberhasilan pemerintahan juga tergantung pada dukungan politik partai pengusung.

Edwin mengatakan, Jokowi selama ini selalu mendengungkan Nawacita dan Trisakti. Namun, upaya mewujudkan Nawacita dan Trisakti ternyata masih jauh panggang dari api karena kinerja para menteri tak sesuai harapan awal.

Edwin bahkan menilai titik lemah kinerja pemerintahan saat ini justru ada pada para menteri dari kalangan profesional alias non-partai. “Malah sebagian besar kinerjanya buruk,” katanya di Jakarta, Rabu (14/6).

Mantan anggota Fraksi PDI DPR periode 1987-1992 itu melihat hanya ada empat menteri dari kalangan profesional yang menunjukkan kinerja positif. Yakni Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.

“Selain empat nama itu para menteri non-parpol kinerjanya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang sangat buruk,” ucapnya.

Edwin menambahkan, Jokowi semestinya menyadari bahwa saat ini berada pada posisi sulit untuk mendongkrak kinerja pemerintah karena tak semua menteri berkinerja baik. Misalnya, pemerintah dihadapkan pada persoalan merorotnya nilai tukar rupiah ataupun gejolak harga kebutuhan pokok.

Karenanya, lanjut Edwin, sudah semestinya Jokowi mengakomodir permintaan PDIP untuk menempatkan lebih banyak kader di Kabinet Kerja. Pasalnya, keberhasilan Jokowi dalam mewujudkan Nawacita dan Trisakti juga sangat tergantung pada dukungan PDIP. “Keberhasilan program pemerintah adalah tanggung jawab presiden dan para partai pengusungnya,” katanya.