Sarankan Kartu Sakti Jokowi Disatukan ke BPJS

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sulastomo menyarankan agar program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)  diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasannya,  agar orang miskin bisa tertolong atas dasar gotong-royong.

Sulastomo yang juga mantan Direktur PT (Persero) ASKES  itu mengatakan, sebaiknya pemberian program yang dikenal dengan kartu sakti Jokowi itu tidak didasari pada rasa belas kasihan. "Kartu Sakti ini harus diintegrasikan dengan BPJS agar orang miskin bisa tertolong berdasarkan gotong-royong, jangan atas dasar belas kasihan," kata Sulastomo dalam diskusi "Pro-Kontra Kartu Sakti dan Jaminan Sosial" di DPD, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/11).

Sulastomo menambahkan, menolong orang sakit berdasarkan asas gotong-royong merupakan filosopi dari nilai-nilai Pancasila. "Yang mampu bantu yang kurang mampu, itu prinsipnya harus ada semangat berkorban. Semangat berkorban itu ada di Pancasila. Jadi bukan kasihan," tegas dia.

Meski demikian, Sulastomo yang juga pemegang kartu BPJS berharap agar dirinya tidak pernah menggunakannya. Dengan demikian, iuran yang dibayarkannya setiap bulan bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan.

"Artinya saya sehat, sehingga sumbangan saya bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan," harapnya.

Menyikapi masih banyaknya komplain dari pengguna kartu BPJS atau dari pihak rumah sakit, Sulastomo mennilai hal itu lebih dikarenakan kurangnya penguasaan atas aturan yang tersedia. Namun, ia meyakini lambat laun keluhan itu akan berkurang.

"Tapi, secara bertahap berbagai keluhan masyarakat dan rumah sakit yang dulunya mengeluh soal BPJS mulai berkurang. Ini risiko mengurus orang banyak. Pasti tidak akan terpenuhi keinginannya masing-masing karena keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Tapi perbaikan terus dilakukan," pungkasnya.(fas/jpnn)