Sarankan Kemendagri Jemput Bola Bagikan NIK

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proaktif dalam mengatasi jutaan nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang bermasalah dari sisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasalnya, ketiadaan NIK itu bukanlah kesalahan warga, tapi karena memang keterbatasan layanan pemerintahan di pedesaan maupun di daerah-daerah pelosok.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, merujuk pada temuan Kemendagri dan KPU, saat ini masih terdapat sekitar 7 juta nama dalam DPT yang bermasalah karena NIK. "Rata-rata mereka ini adalah golongan marhaen (masyarakat bawah, red). Ada baiknya pemberian NIK dilakukan secara aktif oleh pemerintah dengan jemput bola," katanya melalui layanan pesan singkat, Sabtu (9/10).

Tjahjo menambahkan, jika masih ada sekitar 7 juta-10 juta nama di DPT yang bermasalah karena NIK, maka angka itu paling tidak setara dengan 35-50 kursi DPR.  "Jadi ada potensi partai-partai politik peserta pemilu kehilangan perolehan kursi DPR sekitar 35-50," tegasnya.

Selain itu, Tjahjo juga mengkhawatirkan hal-hal lain yang berpotensi menggerus kualitas demokrasi pada Pemulu 2014 mendatang. Calon anggota legislatif (Caleg) PDIP  dari daerah pemilihan Jateng I itu mencontohkan  keterlibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam pengamanan data pemilu. Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa Lemsaneg merupakan lembaga intelijen dan murni institusi TNI.

"Begitu DPT ditetapkan, proses enkripsi (pengamanan data, red) berjalan. Kalau begitu di mana netralitas TNI?" ujar anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan itu.

Ia pun wanti-wanti agar jangan sampai DPT dijadikan alat untuk memenangkan partai politik tertentu. Sebab, pemenang pemilu harus murni pilihan rakyat.

"Jadi wajar saja kalau PDI Perjuangan masih melihat potensi ancaman terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 nanti bakal berjalan secara tidak jujur dan adil. Di sini political will KPU dan Bawaslu dipertaruhkan," pungkasnya. (ara/jpnn)