Sarankan MKD Gaet Tokoh Berintegritas agar Setnov Tak Lolos

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Partai Golkar mengganti tiga kadernya di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terus memunculkan kecurigaan. Keputusan tentang pergantian pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar itu diyakini tak terlepas dari upaya Ketua DPR Setya Novanto dari jerat kasus pelanggaran etika  karena diduga mencatut Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, Setnov -sapaan Setya-  pasti akan melakukan berbagai upaya untuk meloloskan diri dari jerat kasus yang kini beken dengan istilah Papa Minta Saham itu. Menurut Lucius, perombakan tiga anggota FPG di MKD  baru-baru ini juga tak terlepas dari upaya Setnov untuk meloloskan diri.

Sebelumnya, pada Kamis lalu (26/11) FPG menarik tiga kadernya dari MKD. Yakni Hardisusilo, Dadang S Muchtar dan Budi Supriyanto.

Selanjutnya FPG memasukkan tiga nama baru. Yakni Kahar Muzakir sebagai wakil ketua MKD menggantikan Hardisusilo, serta Adies Kadir dan Ridwan Bae sebagai pengganti Dadang dan Budi.

Namun, kata Lucius, dari riset kecil-kecilan yang dilakukan Formappi ternyata ada kesan kuat bahwa tiga new comer asal FPG di MKD itu memang untuk mengamankan Setya.  “Tentu itu untuk mem-back up Novanto dari jerat MKD,” ujar Lucius, Sabtu (28/11).

Selain itu Lucius juga mengingatkan fraksi-fraksi di DPR atau pun publik agar tidak terpengaruh pada upaya membalikkan persepsi bahwa kasus pencatutan itu seolah-olah bagian dari persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen. Menurutnya, hal itu justru bagian dari upaya membelokkan kasus Papa Minta Saham.

"Jangan sampai terpancing strategi kubu Novanto yang membawa kasusnya seakan perseteruan dua koalisi di DPR, sehingga substansi kasusnya meminta jatah saham itu sendiri menghilang," katanya.

Karenanya Lucius mendesak MKD segera membentuk panel yang melibatkan pihak luar. Hal itu untuk menghindarkan MKD dari kendali Setnov.