Sarankan Presiden Jokowi Ganti Seluruh Komisioner KPK
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengganti seluruh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diyakini upaya untuk menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut dalam kondisi saat ini.
"Bekukan dulu aktivitas KPK sambil mencari figur yang lebih bersih dan tidak memiliki rekam jejak negatif agar KPK lebih berani, independen, dan bernyali," tegas Jusuf Rizal dalam keterangannya di Jakarta dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN), Minggu (25/1).
Dia melihat, saat ini KPK seolah tidak memiliki wibawa. Semakin lama integritas pimpinannya makin mengalami degradasi.
Jusuf pun mengingatkan, dari lima pimpinan KPK sebanyak tiga orang menyimpan masalah. Bambang Widjajanto diduga terlibat kasus pemalsuan suara, Pandu Praja sudah jadi terlapor urusan saham perusahaan ke Mabes Polri, dan Abraham Samad terkait dugaan penyalahgunaan wewenang seperti dikemukakan Plt. Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto. Sementara Busyro Muqoddas habis masa jabatan. Hanya tersisa Zulkarnain.
Dengan kondisi seperti saat ini, menurut Jusuf, dipastikan kinerja komisioner KPK tidak akan berjalan efektif. Masing-masing sibuk mengurusi masalah hukum yang dihadapi. Secara otomatis roda organisasi KPK akan lemah, sementara begitu banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan.
"Jika demikian institusi KPK yang seharusnya berjalan baik, tapi karena kelemahan pribadi komisionernya kemudian menjadi beban institusi KPK," tegasnya.
Kembali Jusuf menyarankan, lebih strategis jika Presiden Jokowi mengganti seluruh komisionernya agar tidak membebani KPK. Di samping itu supaya masing-masing pihak konsentrasi pada masalah hukumnya.
"Start from Zero untuk membangun KPK yang lebih kuat," cetus mantan tim relawan SBY-JK (Blora Center) itu.(wid/rmol/jpnn)
JAKARTA - Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengganti seluruh komisioner Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Strategi BAZNAS Jabar Mengurai Kemiskinan Ekstrem
- Anggota DPRD DIY Menolak Istilah Nataru
- Apa Kabar Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya?
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos