Sarankan SBY Naikkan BBM untuk Ringankan Beban Pemerintahan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim Hasan menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang segera mangakhiri masa jabatannya berani mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Tujuannya, agar pemerintahan mendatang di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak terlalu terbebani.

“Dalam hal subsidi BBM, Presiden SBY mestinya mengambil langkah menaikkan harga BBM sekarang untuk mengurangi subsidi yang sudah melampaui ambang batas APBN. Kalau SBY tidak menaikkan harga BBM sekarang, beban ini  akan diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi-JK,” ujar Lukman, Selasa (26/8).

Dipaparkannya, jika menilik alokasi subsidi BBM di awal pemerintahan SBY pada 2005 dulu hanya Rp 50 triliun. Namun, kata Lukman, setelah SBY berkuasa selama 9 tahun ternyata angka subsidi mendekati Rp 400 Trilyun.  “Itu artinya ada kebijakan selama ini yang tidak efektif dalam mengendalikan subsidi BBM, yang boleh jadi karena keragu-raguan mengambil kebijakan,” ulas Lukman.

Selain itu, di sisi lain subsidi BBM memang sering tidak tepat sasaran. Sebab, subsidi yang ratusan triliun itu tidak dinikmati oleh masyarakat bawah, tetapi justru warga yang mampu.

Karenanya, lanjut Lukman, jauh lebih bijak jika SBY mewariskan keputusan untuk membuat pemerintahan mendatang lebih mudah menghadapi persoalan. “Setelah memerintah selama 10 tahun, di masa akhir pemerintahannya tentu Presiden SBY ingin memberikan warisan yang baik bagi bangsa ini. Supaya kesinambungan pembangunan tidak mengalami gejolak,” pungkas Lukman.(rmo/jpnn)