SAS Institute: Kritik Kiai Said Bukan Sikap Antipemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Kiai Haji Said Aqil Siradj mengkritik kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikannya dalam cerama kebangsaan di Pesantren Kempek, Gempol, Cirebon, Jawa Barat.

“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara,” tegas Kiai Said.

Abi Rekso, Deputi Kajian Said Aqil Siroj Institute memaknai sikap ketidaksepakatan Kiai SAS terhadap kenaikan BBM dan BLT adalah autokritik kebangsaan.

“Autokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai otokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi krisis pangan dan energi,” jelas Abi.

Abi Rekso menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dirinya menekankan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan secara serius. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan.

“Dengan pembatasan subsidi BBM, kita mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Pembangkitan Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas. Kita berharap PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT," tambah Abi Rekso.

Abi menekankan bahwa pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT.