Satgas Ada, Karena Kejaksaan Lemah

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Harry Wicaksono menegaskan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum disebabkan karena kinerja Kejaksaan lemah. "Keberadaan Satgas pemberantasan mafia hukum dikarenakan kinerja Kejaksaan Agung sangat lemah. Karena itu, presiden merasa perlu membentuknya," tegas Harry dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, di DPR, Jakarta, Senin (8/2).

Bila pihak Kejaksaan Agung telah dinilai mandiri dalam menangani berbagai kasus hukum, Presiden SBY tentu akan mengambil langkah baru lagi tentang satgas ini, imbuhnya

Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan tugas dan wewenang satgas hanya sebatas memberikan informasi sebagai upaya untuk mencegah dan menindak adanya mafia hukum. “Apabila ditemukan data atau bukti yang kuat, maka penindakannya diserahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK,” kata Hendarman.

Jaksa Agung juga mengaku instansi yang dia pimpin sudah memiliki strategi dalam memberantas mafia hukum. Pemberantasan mafia ini harus diupayakan dengan cara perbaikan internal kejaksaan. "Mafia hukum itu ada karena niat dan peluang," kata Hendarman.

Untuk memberantas mafia, lanjutnya, secara internal diperlukan perbaikan sistem organisasi dan membangun sumber daya manusia dan sistem yang lebih transparan.

Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji tersebut disikapi dengan rasa prihatin mendalam oleh Edi Ramli Sitanggang. Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat itu, apa-apa yang disampaikan Jaksa Agung tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. "Sangat memprihatinkan, banyak kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya,” tegasnya. tegas Edi Ramli. (fas/jpnn)