Satgas Anti Mafia Terpojok
Minggu, 01 Agustus 2010 – 07:53 WIB

SATGAS ANTI MAFIA. Nampaknya tidak mudah bagi Satgas Anti Mafia untuk menekan Polri agar lebih transparan soal rekening gendut yang diduga dimiliki sejumlah perwiranya. Selain menghadapi Polri, Satgas juga harus menghadapi politisi senayan.
JAKARTA -Sikap Mabes Polri yang "menantang" Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendapat dukungan. Bahkan, posisi Satgas semakin terpojok. Sejumlah anggota Komisi III ( bidang hukum dan kepolisian) DPR mendesak presiden SBY segera membubarkan Satgas karena mengganggu hubungan antar lembaga penegak hukum. Secara khusus, Bambang memberi julukan Denny sebagai jenderal bintang enam. "Dia layak disebut jenderal bintang enam karena seolah-olah selalu datang sebagai pahlawan,"katanya.
"Kewenangannya rancu sekali dan cenderung mengganggu kewenangan lembaga lainnya. Kita lihat sampai saat ini belum ada satupun langkah Satgas yang konkrit," ujar anggota Komisi III Bambang Soesatyo di sebuah hotel di Jakarta kemarin. Bambang ditemani Ahmad Yani dari PPP dan Syarifudin Suding dari Partai Hanura.
Baca Juga:
Polemik antara Polri dan Satgas, menurut Bambang hanyalah puncak dari gunung es ketidakharmonisan antara Satgas dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. "Kalau ditanyakan ke lembaga lain, barangkali mereka juga punya kekesalan yang sama seperti Polri. Satgas, terutama Denny terkesan hanya cari sensasi di media saja," kata politisi Golkar itu.
Baca Juga:
JAKARTA -Sikap Mabes Polri yang "menantang" Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendapat dukungan. Bahkan,
BERITA TERKAIT
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Paslon Cecep - Asep Memenangi PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
- Geruduk Bawaslu Bengkulu Selatan, Pendukung Suryatati-Ii Sumirat Tuntut Paslon 03 Didiskualifikasi
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Legislator Nilai Tak Lazim Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Direktur JakTV
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital