Satgas Anti Mafia Terpojok
Minggu, 01 Agustus 2010 – 07:53 WIB
Burhan menilai esensi konflik ini adalah polemik tentang pengusutan rekening yang berlarut-larut. "Tapi, tampaknya ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu," ujarnya. Seperti diketahui , pada Kamis 29 Juli 2010 lalu, Denny Indrayana mengirimkan sejumlah pesan singkat pada wartawan di Jakarta.
Isi lengkapnya berbunyi : terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari kapolri pada hari Sabtu lalu.
Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas, mempertegas keterangan terkait masalah rekening tersebut kepada publik. Dipahami bahwa, penjelasan yang diberikan kepolisian sebelumnya masih mengundang pertanyaan. Presiden menegaskan adalah sangat penting kepolisian menuntaskan masalah ini, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada kepolisian. Bagaimanapun tanpa kepercayaan masyarakat, kerja-kerja kepolisian akan banyak yang terkendala. Salam hormat, Denny Indrayana Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Nah, polisi lantas terusik dengan isi pesan singkat itu karena seolah-olah sudah pasti ada mafia hukum dalam penyelidikan rekening. Mereka meminta Denny membuktikan ucapannya. Secara kebetulan, Wakil Polri dalam Satgas Irjen Herman Effendi juga mengajukan surat pengunduran diri. Ini semakin memperuncing silang pendapat antara Denny dan Polri.
JAKARTA -Sikap Mabes Polri yang "menantang" Denny Indrayana, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendapat dukungan. Bahkan,
BERITA TERKAIT
- Prabowo Bilang Nasi Goreng Megawati Enak Sekali, Masa, sih?
- Tanggapi Isu Menhut Mau Membabat Hutan, Ahmad Yohan Singgung Penghijauan
- Terungkap! Komunikasi Prabowo-Megawati Lancar Meski Belum Bertemu Sejak Pelantikan
- Peran Politik Muzani Gerindra Sebagai Perantara Komunikasi Prabowo-Megawati
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih