Satgas COVID-19 Minta Kepala Daerah Terapkan PPKM Mikro
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sesuai arahan pemerintah pusat.
Caranya, kata Wiku, pemerintah daerah harus terbiasa mengamati data kasus aktif di wilayah sebagai langkah antisipatif menekan penularan COVID-19.
“Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan COVID-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” kata pria bergelar profesor itu dalam siaran persnya, Selasa (22/6).
Kasus aktif di enam provinsi di Pulau Jawa meningkat selama empat pekan terakhir mengacu data Satgas Penanganan COVID-19 per 20 Juni 2021.
DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus. Selanjutnya Jawa Barat meningkat sebesar 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus.
Berikutnya Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus. Syahdan Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus.
Peningkatan yang sama juga terjadi di DI Yogyakarta dengan 197 persen dan total kasus menjadi 2.583. Banten meningkat sebesar 189 persen dengan total 967 kasus.
Peningkatan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami kenaikan kasus sepekan sebesar 92 persen.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) skala mikro sesuai arahan pemerintah pusat.
- Kementerian LH/BPLH Layangkan Surat Peringatan kepada 306 Kepala Daerah Terkait TPA Sampah, Ini Penyebabnya
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Prabowo Bakal Kumpulkan Pejabat Daerah, Ini yang Dibahas
- Jangan Intervensi ASN untuk Dukung Paslon Kepala Daerah Tertentu
- Indonesia Dorong 4 Strategi Penguatan Kerja Sama Antar-Kepala Daerah BIMP-EAGA
- Pilkada Kian Dekat, BPJS Watch Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc