Satgas Covid-19 Sayangkan Sejumlah Provinsi yang Lambat Membuka Posko
![Satgas Covid-19 Sayangkan Sejumlah Provinsi yang Lambat Membuka Posko](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/10/07/wiku-adisasmito-foto-muchlis-jr-biro-pers-sekretariat-pr-65.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 meminta Camat memerintahkan kelurahan atau desa membentuk pos komando (posko).
Satgas Covid-19 menilai peranan posko sangat penting dalam pertolongan pertama bagi masyarakat yang positif Covid-19.
Dengan terbentuknya posko, penanganan yang baik di tahap awal dan sedini mungkin bisa menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah terjadinya kasus kematian.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan ada sepuluh provinsi yang rendah dalam pembentukan posko.
Padahal, keberadaan posko diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 dan 26 Tahun 2021.
Dan dalam pembentukan posko, ada peran penting dari camat setempat untuk menginstruksikan desa/kelurahan untuk membentuk posko.
"Untuk itu perlu penguatan ekstra pada pelaksanaan PPKM Mikro di wilayahnya. Yang terpenting adalah penanganan Covid-19 sedini mungkin serta pengawasan dan penindakan protokol kesehatan. Dan kunci keberhasilan kedua hal ini, adalah pelaksanaan kinerja posko sesuai tugas dan fungsinya," kata Wiku di Graha BNPB, Kamis (29/7).
Satgas mencatat ada tujuh dari sepuluh provinsi yang rendah dalam pembentukan posko. Sebagian besar kabupaten/kotanya tidak melaksanakan PPKM Level 4.
Satgas Penanganan (Satgas) Covid-19 mengungkapkan sejumlah data pos komando yang sangat rendah di sejumlah provinsi. Satgas memberi peringatan kepada camat.
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya