Satgas Diminta Awasi Mafia CPNS

JAKARTA – Pemberantasan korupsi dan mafia hukum harus dimulai dari rekrutmen pegawai negeri, baik itu PNS, TNI, maupun Polri. Rekruitmennya mesti diserahkan kepada tim yang benar-benar bersih, kredibel, serta independen.

Demikian saran Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ahmad Sodiki kepada satgas pemberantasan mafia hukum, Rabu (13/1). Sebab, menurut dia, indikasi serta kenyataan adanya rekruitmen pegawai dengan cara suap, sogok, dan semacamnya telah lama membudaya.

Hal itu, kata Ahmad Sodiki, sangat mengusik rasa keadilan bagi mereka yang tidak mempunyai uang, relasi, dan koneksi. “Posisi pejabat publik harusnya dikompetisikan secara fair, sehingga diperoleh bibit unggul guna regenerasi angkatan tua,” katanya.

Demikian juga rekruitmen anggota TNI-Polri harus oleh tim independen. Intervensi atasan harus dicegah, supaya hasilnya murni rekruitmen yang benar, jujur, dan adil. Bagi putra daerah yang pada umumnya kalah bersaing dari daerah maju, Ahmad menyarankan ada affirmative action untuk mengejar ketertinggalan tersebut.