Satgas Terus Dorong KPK Usut Gayus

Mengenai penanganan kasus Gayus ke depan, menurutnya, Undang-Undang KPK (Pasal 8 dan 9) telah membuka kemungkinan bahwa dalam setiap penanganan kasus korupsi, KPK dapat mensupervisi sampai pada tahap pengambilalihan. Pengambilalihan tersebut merupakan kewenangan yang melekat pada KPK.

Satgas memaklumi banyak aspirasi yang menghendaki agar kasus ini ditangani oleh KPK, misalnya dari Koalisi Masyarakat Sipil. Namun, berdasarkan hasil pertemuan antara Polri dan KPK kemarin, pengambilalihan kasus Gayus oleh KPK masih belum menjadi sebuah keputusan final.“Masih ditimbang-timbang, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan,” ujarnya.

Dengan demikian, untuk sementara KPK hanya mensupervisi penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, kata Denny, Satgas juga akan tetap melakukan fungsi-fungsinya yaitu koordinasi, evaluasi, koreksi dan terus memonitor penanganan kasus Gayus. “Jadi, tidak benar kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa hanya polisi yang diberi kewenangan untuk mengungkap kasus Gayus,” tegasnya.(rnl/jpnn)