Satgas TKI Menuai Kritik

JAKARTA - Pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan WNI untuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menuai kritik dari sejumlah pihak di parlemen. Lembaga ad hoc itu diaanggap hanya akan buang-buang anggaran.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengingatkan, kalau saat terungkap kekerasan terhadap TKI asal NTB Sumiati yang digunting mulutnya oleh majikannya di Arab Saudi, pemerintah juga membentuk tim semacam satgas. "Mana itu belum kita dengar hasilnya, ini sudah muncul pemancungan," ujar Ribka, di sela acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (23/6).

Menurut dia, pembentukan satgas akan kembali sia-sia, jika komitmen dan keseriusan pemerintah dalam menangani TKI masih seperti sekarang. "Ini kan pemerintahnya yang ndableg, sukanya cuma mengulur-ulur waktu," tandas politisi perempuan PDI Perjangan tersebut.

Dia kembali mengingatkan, kalau sebelum muncul kasus Ruyati ataupun Sumiati sebenarnya sudah ada hasil rekomendasi panitia kerja (panja) di Komisi IX terkait TKI. Saat itu diputuskan, bahwa pemerintah harus melakukan moratorium di Arab Saudi. Salah satu alasannya, selain banyak kasus kekerasan terhadap TKI terjadi di sana, salah satu negara timur tengah itu juga belum memiliki MoU dengan Indonesia. "Nyatanya tetap dilanggar kan" Sekarang mereka (pemerintah, Red) ngomong moratorium lagi," tandas Ribka.