Satgas TKI Menuai Kritik

Senada dengan Ribka, anggota Komisi I bidang luar negeri Lily Chadijah Wahid juga berpandangan sama. Daripada membuang anggaran negara untuk lembaga adhoc baru, Presiden SBY seharusnya mencopot menakertrans karena memiliki rapor buruk dalam perlindungan TKI. "Kenapa harus dibuat Satgas" Ganti saja menterinya. Masih banyak orang yang bisa ngurus TKI dengan benar," kata Lily, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Lily menilai, berbagai persoalan yang menimpa TKI disebabkan tidak adanya upaya Kementrian terkait memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pekerja. Dalam sektor pembekalan dan pelatihan, buruh migran hanya memiliki sertifikat, namun tidak diberi bekal melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. "Berapa banyak TKI yang tidak bisa berbahasa asing. Tentu majikan mereka marah karena tidak sesuai persyaratan," kata Lily.

Padahal, para TKI itu memiliki asuransi yang menjamin kehidupan mereka selama bekerja. Namun, keberadaan dana asuransi itu nampaknya tidak bisa mereka nikmati. Terbukti, banyak TKI yang terlantar tidak bisa menikmati asuransi karena proses yang berbelit-belit. "Asuransi ini yang perlu diaudit oleh lembaga independen, kemana perginya," sorot Lily.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin mengingatkan, pembentukan satgas tersebut harus sesuai dengan nama dan tugasnya. Satgas ini harus betul-betul menindaklanjuti seluruh aturan yang ada, termasuk instruksi presiden yang pernah dikeluarkan terkait TKI. "Jadi satgas ini harus betul-betul bisa melaksanakan dan menindaklanjuti pengawasannya," ujar Lukman.