Satpol PP Robohkan Empat Barak Korban Tsunami

Dia menyatakan, warga tidak bisa menolak untuk digusur atas nama penertiban, meski mereka sudah tinggal di situ cukup lama, paska tsunami sudah terhitung 12 tahun, seperti terlihat dari bukti kepemilikan berupa surat-surat yang ia tunjukkan.  “Kalau memang mau digusur itu hak pemerintah, kami terima,” pasrahnya.

Selain itu, menurut warga, Maryam (50) seharusnya eksekusi penertiban permukiman mereka tidak bisa dilakukan sebelum adanya bantuan tempat tinggal lain untuk mereka.

“Sampai terbitnya Surat Perintah penertiban dan hingga saat ini, belum ada bantuan tempat tinggal lain bagi kami,” kata Maryam.

Warga tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah menyaksikan aksi penggusuran tempat tinggal mereka, dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang tersisa.

Yang membuat mereka sedih adalah kelanjutan sekolah anak-anak mereka yang memerlukan proses yang tidak bisa seketika itu juga selesai. Warga yang digusur tersebut berdomisili dan ber-KTP di daerah tersebut dan beberapa daerah lain.

Sementara itu, Kepala satpol PP Aceh Besar, Rahmadaniaty, mengatakan pihaknya tetap melakukan penggusuran.

 “Dalam dua hari ini kita akan lakukan penggusuran, tidak ada alasan bagi kita, karena kita jalankan perintah dari Pemkab Aceh Besar,” katanya.

Menurutnya, sebelum melakukan penggusuran pihaknya jauh-jauh hari telah memberikan surat agar mereka memindahkan barang miliknya.