Satpol PP Tampar Wanita Hamil, Sahroni: Rakyat Sudah Lapar, Dipukul Pula
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti fenomena tindak kekerasan yang dilakukan petugas saat penertiban pelanggar aturan PPKM di berbagai daerah.
Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah aksi Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan memukul wanita hamil saat razia PPKM mikro di daerah setempat pada Rabu (14/7).
Menurut Sahroni, penertiban yang dilakukan seharusnya menggunakan cara yang lebih humanis dan mengedukasi, mengingat pelaku usaha juga tidak punya banyak pilihan demi memenuhi kebutuhan ekonomi selain dengan berdagang.
"Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa," kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Jumat (16/7).
Legislator Partai NasDem itu bisa membayangkan bahwa kondisi masyarakat sudah sangat sulit karena adanya PPKM mikro hingga darurat yang membuat ekonomi mereka hancur.
"Jadi, tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan," ujar pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.
Sahroni menilai pendekatan humanis penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM. Pada saat yang bersamaan juga menunjukkan respek petugas terhadap warga yang tengah kesusahan akibat pandemi Covid-19.
"Dalam kondisi seperti ini kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis. Misalnya, dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi, yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya," tutur Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kecewa atas aksi arogan petugas saat penertiban PPKM di Gowa, Sulsel.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online