Satpol PP Wajib Kawal Kesuksesan Pilkada Serentak

Tjahjo Kumolo dalam arahannya menegaskan, deteksi dini harus dimiliki setiap pimpinan maupun anggota Satpol PP untuk mencegah konflik saat pilkada.
Ia memerintahkan, anggota Pol PP, Kesbangpol, harus bisa bekerjasama dengan kepolisian dan TNI yang sudah memahami operasional dan teritorial sehingga deteksi dini bisa dilakukan. “Mana potensi muncul konflik, mengganggu keamanan dan ketertiban harus dideteksi dini,” tegas Tjahjo.
Lebih lanjut, dia menegaskan pimpinan Satpol PP harus menjaga dan amankan lambang daerah, seperti kantor gubernur, bupati, wali kota, DPRD maupun instansi pemerintah. Ini harus dilaksanakan oleh Pol PP karena tak mungkin instansi pemerintahan akan minta bantuan kepolisian.
“Karena tugas kepolisian melaksanakan pilkada baik,” tegasnya.
Sinergi dan komunikasi harus dibangun pemerintah provinsi, kabupaen, kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas maupun parpol manakala terjadi konflik sosial. "Harus sejak awal dilaksanakan komunikasi," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin, berharap tujuan Jambore Nasional dapat tercapai sesuai keinginan. Menurutnya, suatu kehormatan bagi Sumsel yang dipercaya menjadi tuan rumah jambore. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami," ujar Alex.
Jambore Nasional Satpol PP ini mengambil tema “Melalui Kegiatan Jambore Nasional Pol PP Kita Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pol PP dan Kebanggaan Korps Praja Wibawa".
Sekitar 1.500 personel Sat Pol PP se-Indonesia ambil bagian. Jambore digelar 7-10 Oktober 2015, yang diawali dengan outbond di lapangan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan, etos kerja, loyalitas dan kekompakan serta semangat korps.(boy/jpnn)
PALEMBANG – Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dan garda terdepan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi, Ketua DPR Merespons Begini
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 7 Calon PMI Ilegal ke Malaysia
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat