Satu Desa Harus Punya Satu Penyuluh

jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar pemerintah mengangkat seluruh tenaga harian lepas (THL) dan tenaga bantu (TB) di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi CPNS tanpa tes, dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sulit dilakukan.

Pasalnya, 23.771 penyuluh Kementan bukan merupakan honorer tertinggal kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2).

"Kalau DPR desak pemerintah harus angkat 23.771 penyuluh Kementan jari CPNS, berarti saya melanggar aturan UU. Saya sudah memberikan solusi ke mereka agar diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi yang sudah usia di atas 35 tahun. Sedangkan yang di bawah 35 tahun ikut seleksi CPNS dari pelamar umum," ungkap MenPAN-RB Azwar Abubakar kepada JPNN, Minggu (22/6).

Politisi PAN ini menambahkan, untuk masuk PPPK dan CPNS, seluruh THL-TB harus ikut tes kompetensi dasar maupun tes kompetensi bidang yang rencananya mulai digelar Agustus mendatang.

"Untuk penyuluh kita prioritaskan. Baik lewat jalur CPNS maupun PPPK. Tahun ini kita kasikan 10 ribu formasi PPPK untuk tenaga penyuluh," terangnya.

Hanya saja, solusi ini kurang dipahami anggota DPR RI. Mereka masih bersikeukeuh agar pemerintah mengangkat seluruh penyuluhnya menjadi CPNS tanpa tes.

Seperti diutakan Firman Subagyo. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyatakan, sektor pertanian sangat fundamental. Di lapangan, hanya 30 persen penyuluh yang berstatus PNS. Sebagian besar diisi oleh THL dan TB.

"23.771 orang itu menutupi kekurangan penyuluh untuk mengisi satu penyuluh satu desa. Kalau ini tidak dipenuhi, jangan berharap ketahanan pangan dapat terealisasi," tandasnya. (esy/jpnn)