Satu Kursi Menteri PKS Terancam

Namun, Cicip membantah jika pertemuan itu terkait dengan penambahan posisi menteri. Menurut dia, pertemuan tersebut membahas tindak lanjut desakan percepatan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus). Sekitar 25 DPD Golkar tingkat provinsi meminta rapimnasus dipercepat dengan agenda utama pencapresan Ical. "Kami ngobrol-ngobrol aja, soalnya teman daerah banyak yang datang," ujar Cicip.

 

Menurut Cicip, rapimnasus itu mungkin diadakan pada 25 Juli. Namun, saat ini DPP masih mempertimbangkan apakah akan menindaklanjuti usul DPD provinsi tersebut. "Sekarang kami mesti putusin di DPP, apa kita mau nggak jalanin ini (percepatan rapimnasus, Red)," ujarnya.

 

Setelah pertemuan, Ical menegaskan bahwa Golkar tidak berada dalam posisi meminta. Golkar juga tidak berposisi menyediakan kader seandainya dilakukan reshuffle terhadap posisi menteri PKS. "Seandainya pun diganti, kami merekomendasikan diganti oleh profesional," ucap Ical

 

Ical juga membantah posisi dirinya yang dilibatkan untuk melakukan evaluasi terhadap PKS. Menurut dia, kontrak koalisi yang dibangun selama ini adalah antara pemerintah dan parpol. Karena itu, pemerintah yang memiliki hak untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada PKS. "Pemerintah itu siapa, bisa presiden, bisa Wapres, bisa Menkopolhukam," tandasnya.