Satu Lagi Pernyataan Penting Gamawan Fauzi untuk Uni Puan
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi menyampaikan satu hal penting yang belum pernah disinggung terkait pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani 'Semoga Sumbar menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila'.
Hal ini diungkapkan Gamawan dalam program ILC Sumbar Belum Pancasilais yang ditayangkan Tv One, Selasa (8/9) malam.
"Ada satu hal lagi yang barangkali belum disinggung-singgung, ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan di Jogja," ucap tokoh Minang yang bergelar Datuk Rajo Nan Sati itu.
"Ketika Jogja itu menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, lalu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan. Siapa yang peduli tentang Republik ini? Saya kira orang Minang," sambung Menteri Dalam Negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, lanjut Gamawan, orang Minang langsung menyatakan bahwa Indonesia ini masih ada.
Itulah yang disebut dengan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Diketahui, PDRI atau Kabinet Darurat yang berlangsung pada 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, diipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.
Gamawan mengaku tidak ingin berpanjang lebar menceritakan soal PDRI itu. Namun dia hanya ingin menggambarkan bagaimana peristiwa itu menyelamatkan Indonesia masa itu.
"Di mana kejadiannya? Ya di Sumatera Barat, di Minangkabau. Ketika orang diam bung Karno dan Bung Hatta ditawan, tanpa adanya perintah dari Bung Karno atau Bung Hatta sampai kepada tokoh-tokoh Minang di Sumbar, itu dengan spontan orang Minang mengatakan Indonesia masih ada. Di situlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu muncul," tutur mantan Bupati Solok ini.
Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengingatkan Puan Maharani soal Sumbar dan Pancasila.
- Refleksi Akhir Tahun, BPIP Komitmen Jaga dan Kuatkan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Jubir Kementrans: Calon Transmigran Gunungkidul Sudah Diberangkatkan ke Sumbar
- Pram-Doel Dapat 50,07 Persen Suara, Puan Yakin Pilkada Jakarta Satu Putaran
- Ketua DPR Harap Calon Pimpinan KPK Tak Mempolitisasi Kasus
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Polisi Tembak Polisi Mencoreng Institusi Bhayangkara, Harus Diusut Tuntas