Satu Lahan Lima Sertifikat

Menurut Ganjar, harus ada perubahan pengelolaan kepemilikan lahan oleh BPN. Salah satu yang terpenting, harus dibuat sistem informasi pertanahan. Tujuannya, BPN maupun pemilik tanah bisa mengetahui data kepemilikan lahan yang teregistrasi secara utuh dan akuntabel. ’’Harus dibuat register biar terdata dengan cepat,’’ tegasnya.

Hal yang paling menyedihkan, kata dia, adalah terjadinya kerusuhan. ’’Itu terjadi karena pemerintah DKI terlalu pede (percaya diri, Red),’’ ujarnya.

Negosiator di tingkat satpol PP tidak memungkinkan seperti halnya di kepolisian. Pemerintah DKI justru menekan dengan mengerahkan ribuan anggota satpol PP. ’’Force (menekan, Red) dengan orang banyak. Itu justru pola pendekatan yang salah, seperti menjadi bangsa yang tidak berbudaya,’’ katanya tak kalah pedas.

Rencananya, komisi II sesegera mungkin memanggil BPN. Mereka memerlukan penjelasan BPN mengenai solusi atas masalah kepemilikan lahan tersebut. Komisi II tidak akan memanggil gubernur DKI demi penjenjangan tugas dan fungsi yang lebih jelas. ’’Biar teman-teman DPRD DKI yang merespons (pemanggilan gubernur). Kalau komisi II ikut, jadinya crowded (tidak jelas substansinya, Red),’’ tuturnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah juga khawatir tragedi Priok yang dipicu sengketa lahan antara pemerintah dan warga merebak di banyak daerah lain. Sebab, faktanya, berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II 2009, masih banyak aset pemerintah di hampir seluruh provinsi yang bermasalah.