Satu Lahan Lima Sertifikat
Komisi II DPR Segera Panggil BPN
Jumat, 16 April 2010 – 06:25 WIB
Karena itu, melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang beranggota 11 orang, DPD siap berperan aktif mengawal proses mediasi sengketa lahan aset pemerintah di berbagai daerah.
’’Intinya, tragedi Priok tidak boleh terulang,’’ tegas Ketua PAP DPD Sudarsono setelah menerima pengaduan masyarakat Meruya terkait persoalan yang sama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, seperti halnya kasus di Priok, sebagian besar warga yang terlibat sengketa lahan dengan pemerintah di berbagai daerah juga siap melawan. Termasuk, jika pemerintah setempat kembali melakukan upaya-upaya represif seperti yang dilakukan di Priok. ’’Jika tak berhati-hati, kasus Priok ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain,’’ ujar senator asal Jawa Timur tersebut.
Sementara itu, jajaran Polda Metro Jaya masih menghitung nilai kerugian yang diakibatkan kerusuhan di Koja, Jakarta Utara, Rabu lalu (14/4). Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafli Amar memperkirakan, kerugiannya di atas Rp 20 miliar.
JAKARTA – Kerusuhan di Tanjung Priok disorot Komisi II DPR. Komisi yang juga memiliki afiliasi pemerintahan di bidang agraria itu menemukan
BERITA TERKAIT
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga
- 5 Berita Terpopuler: Kenaikan Gaji Guru Honorer Bikin Penasaran, PNS dan PPPK Makin Makmur, Kontroversi Muncul
- Pererat Hubungan Antar-Negara, Perpustakaan Soekarno Garden Bakal Dibangun di Uzbekistan
- Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang, Keluarga Korban Lapor ke Polda Jateng
- Begini Nasib Aipda R, Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang