Satu Menteri Bagi Golkar Dirasa Kurang, Nah Begini Ceritanya…

jpnn.com - JAKARTA - Secara politik, masuknya Sri Mulyani dan dipertahankannya Rini Soemarno dalam kabinet kerja, dapat dimaknai pengaruh PDI Perjuangan di hadapan Presiden Joko Widodo cenderung semakin melemah. 

Pasalnya, Sri beberapa waktu lalu berkali-kali ditolak PDIP. Demikian juga dengan Rini, sejumlah politikus PDIP berkali-kali menyuarakan agar presiden menggantinya. Namun hal tersebut tak juga dilakukan presiden. 

Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, kondisi yang ada sebenarnya kurang baik bagi presiden. Sebab bagaimanapun PDIP merupakan partai yang memungkinkan Jokowi menduduki jabatan presiden. 

"Bahkan saat ini menjadi pemilik kursi terbesar di DPR. Kalau PDIP dikecewakan, bisa repot juga Pak Jokowi nanti," ujar Said, Rabu (27/7).

Selain kondisi tersebut, Said juga menilai ada hal menarik lain yang mengemuka terkait hasil reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi, Rabu siang. Yaitu, diberikannya satu kursi saja kepada Partai Golkar di Kabinet. 

"Ini agak ganjil juga. Sebab, walaupun terbilang sebagai pendukung baru pemerintah, fakta politik menunjukan Partai Golkar saat ini adalah pemilik kursi nomor dua terbanyak di DPR setelah PDIP," ujar Said. 

Dengan kekuatan Golkar di parlemen, Said menilai satu kursi Menteri Perindustrian yang diberikan pada Airlangga Hartarto terasa kurang sebanding. Apalagi Golkar sudah mengagendakan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2019 mendatang.

"Kalau Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tentu tidak tepat dimasukan sebagai unsur yang 'dikompromikan' dalam kerja sama politik antara Partai Beringin dengan Pak Jokowi sekarang ini. Sebab keberadaan JK dan LBP dilingkungan Istana sejak awal tidak sebagai representasi Golkar," ujar Said.