Saudi Tak Mau Jadi Anggota DK PBB

jpnn.com - RIYADH - Menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mendatangkan kebanggaan bagi beberapa negara. Tetapi, tidak demikian halnya dengan Arab Saudi. Kemarin (18/10) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Saudi resmi menolak pinangan salah satu lembaga terkuat PBB itu untuk menjadi anggotanya.

Saudi menerima lamaran DK PBB pada Kamis lalu (17/10). Sebanyak 193 negara anggota PBB memilih Saudi sebagai salah satu anggota tidak tetap DK dalam sidang majelis umum (MU). Setiap tahun sekali DK memang menunjuk lima anggota tidak tetap yang akan menjabat dua tahun. Kali ini MU memilih Saudi, Cile, Chad, Lithuania, dan Nigeria sebagai bagian dari sepuluh negara anggota tidak tetap.

Kemarin Saudi menyebut standar ganda DK PBB sebagai alasan untuk menolak bergabung. "Mekanisme kerja dan standar ganda DK PBB membuat organisasi tersebut tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penjaga perdamaian dunia," terang Kemenlu dalam pernyataan resminya. Saudi bahkan menyarankan DK PBB untuk memperbaiki kinerjanya.

Duta Besar Saudi untuk PBB Abdullah Al Mouallimi menegaskan bahwa penolakan itu merupakan bukti komitmen negerinya terhadap perdamaian Timur Tengah. Sebab, mereka menganggap DK PBB telah gagal menyelesaikan konflik jangka panjang di Timur Tengah. Bahkan, DK PBB tidak mampu menyingkirkan ancaman perang nuklir yang selalu membayangi kawasan tersebut.

"Sejak lama Saudi menganut kebijakan moderat dan selalu mendukung upaya damai dalam setiap penyelesaian masalah," kata Mouallimi. Karena itu, Saudi enggan menjadi anggota DK PBB yang tidak becus menyelesaikan krisis di Syria. Selain perang sipil yang sudah berlangsung hampir tiga tahun itu, konflik abadi Israel - Palestina menjadi salah satu faktor Saudi menolak menjadi anggota DK PBB.

"Gagal menyelesaikan konflik Palestina yang telah berlangsung selama 65 tahun merupakan salah satu pemicu munculnya berbagai perang lain yang mengancam perdamaian dunia," kritik Kemenlu Saudi terhadap DK PBB. Dalam keterangan tertulis itu, Kemenlu juga memprotes sikap diam DK PBB dalam menyikapi rezim Presiden Bashar Al Assad yang meng­gempur rakyatnya sendiri.

"Mengizinkan rezim Syria membunuh warganya sendiri dengan senjata kimia tanpa melawan atau menjatuhkan sanksi kepada mereka adalah bukti bahwa DK PBB tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik," lanjut Kemenlu. Saudi juga kecewa karena DK PBB tidak mampu mewujudkan janjinya untuk membebaskan Timur Tengah dari ancaman nuklir dan senjata pemusnah masal.

Selama ini Saudi selalu menentang program nuklir Iran yang oleh Teheran diklaim bertujuan sipil. Seperti Amerika Serikat (AS) dan sekutu baratnya, Saudi khawatir Negeri Para Mullah itu akan menciptakan senjata nuklir dari program yang terus mereka kembangkan hingga sekarang. Sejauh ini Israel masih menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir. (AFP/AP/hep/c10/dos)