Saudi Ubah Kebijakan Asuransi
Senin, 25 Juli 2011 – 06:48 WIB
JAKARTA - Kebijakan Indonesia memberlakukan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi akibat tidak adanya perlindungan terhadap buruh migran membuat negara kaya minyak tersebut mengubah kebijakan asuransi. Ke depan, asuransi untuk domestic worker (PRT) merupakan instrumen perlindungan yang komprehensif yang meliputi kematian, sakit, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.
Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan, rencana perubahan kebijakan asuransi tersebut dilontarkan saat pertemuan Joint Working Committee (JWC) I beberapa waktu lalu. Dalam JWC juga diputuskan kedua pemerintah melakukan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI.
’’Pertemuan kedua negara ini dimaksudkan untuk meletakkan kerangka dasar kerja sama Indonesia-Arab Saudi yang lebih konkret. Pertemuan ini menindaklajuti hasil dari statement of intent yang telah ditandatangani pada 28 Mei lalu yang mengamatkan adanya MoU (nota kesepahaman, Red) TKI di Arab Saudi,’’ kata Reyna di Jakarta, Minggu (24/7).
Menurut Reyna, pertemuan JWC pertama ini merupakan langkah awal dalam penyusunan MoU yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, memberikan keuntungan bagi kedua negara, dan mampu meminimalisasi permasalahan terkait penempatan dan perlindungan TKI.’’Dalam tahapan awal Indonesia menyampaikan kerangka pembuatan MoU, selanjutnya apabila kedua belah pihak telah memiliki pemahaman yang sama tentang konsep perlindungan melalui MoU, barulah draf MoU dari masing-masing negara dipersiapkan,’’ kata Reyna.
JAKARTA - Kebijakan Indonesia memberlakukan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi akibat tidak adanya perlindungan terhadap buruh
BERITA TERKAIT
- Soal Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Minta Guru Tak Perlu Berterima Kasih
- Heboh Demonstrasi di Kemendiktisaintek, Ketua DPR Singgung Transparansi
- Prabowo Resmikan 37 Proyek Kelistrikan, 6 Dikelola PLN UIP KLT
- DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut
- Transformasi Digital, Ditjen Bina Adwil Evaluasi SRIKANDI dan Perkuat Publikasi
- Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut