Saurip: Pemerintah Pasang Harga, Perusahaan Wani Piro?
Senin, 19 Desember 2011 – 11:08 WIB
JAKARTA – Ketua perwakilan adat Megaupak yang merupakan keluarga dan korban pembantaian di Mesuiji, Mayjen (Purn) Saurip Kadi tidak mempermasalahkan banyak pihak yang menyebut dirinya memiliki motif politik dibalik pembelaanya terhadap korban penggusuran lahan yang berujung pada pembantaianya di kabupaten Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.
Menurutnya, sistem pemerintahan SBY-Boediono yang membuatnya harus membongkar kasus ini. Ia melihat pemerintah sekarang sudah banyak boroknya dan bernanah sehingga sulit untuk ditutup-tutupi lagi. Terlebih, para pejabat pemerintahnya juga terdiri dari para mafia. “Negara ini amburadul. Itu motif politiknya,” kata saurip Kadi kepada JPNN, Senin (19/12).
Baca Juga:
Dalam kasus penggusuran lahan itu, Saurip menduga kuat ada permainan suap-menyuap untuk kepentingan pihak perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Sementara, oknum aparat dan pemerintahan tidak dapat menolak tawaran tersebut karena mereka juga butuh uang tambahan, selain gaji. “Masalahnya, pemerintah memasang harga untuk nyari tambahan pendapatan pribadi. Perusahaan Wani Piro?,” kata Saurip, yang juga mantan anggota DPR RI.
Bahkan lanjut Saurip, banyak purnawirawan TNI merestuinya untuk membongkar kasus pembantaian terhadap warga Mesuji tersebut. Karenanya, Ia meminta Presiden SBY turun tangan langsung untuk menuntaskan kasus ini, dan bukanya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Deny Indrayana.
JAKARTA – Ketua perwakilan adat Megaupak yang merupakan keluarga dan korban pembantaian di Mesuiji, Mayjen (Purn) Saurip Kadi tidak mempermasalahkan
BERITA TERKAIT
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani