Saut Situmorang: Presiden Lagi Bagus, Kami Harus Serius

”Kalau kami mau adil ya begitu (diungkap), karena kalau menyebut nama seseorang kan (pasti) ada risiko,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sesuai janji KPK, nama-nama yang terlibat kemarin disebutkan dalam dakwaan. Dari birokrat, selain Irman dan Sugiharto, ada juga nama lain yang disebut KPK.

Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode 2009-2014 Gamawan Fauzi. Menteri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini diduga menerima fee USD 4,5 juta dan Rp 50 juta dari bancakan e-KTP.

Dari unsur dewan ada puluhan nama yang diungkap. Mereka meliputi anggota Komisi II, sejumlah pimpinan fraksi partai dan petinggi DPR periode 2009-2014.

Nama-nama besar yang menyita perhatian antara lain mantan Ketua DPR Marzuki Ali, mantan anggota Komisi II Yasonna Laoly (sekarang Menkum HAM) dan mantan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo (saat ini Gubernur Jawa Tengah).

Semua nama yang terlibat mendapat jatah uang panas e-KTP. Pembagian itu sudah direncanakan sejak 2010 atau sebelum masuk pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun, 49 persen atau Rp 2,558 triliun disepakati sebagai fee untuk sejumlah pihak.

Kesepakatan itu melibatkan Andi Narogong, Setnov, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebagai perwakilan kelompok DPR dan rekanan.