Sawit Masih Moncer, tetapi Nasib Ekspor Kelapa Aduh, Lesu
![Sawit Masih Moncer, tetapi Nasib Ekspor Kelapa Aduh, Lesu](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/normal/2021/09/04/pedagang-buah-kelapa-saat-melayani-pembelian-tajur-halang-vi-c42w.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja menilai semua pihak harus waspada mencermati krisis ekonomi global.
Pasalnya, sebagian negara tujuan ekspor Indonesia untuk kelapa dan produk turunannya sudah mengurangi permintaan.
BPS merilis data angka ekspor Indonesia Mei 2022 menurun 21, 29 persen dibanding April 2022. Salah satu yang terkena imbasnya adalah kelapa dan produk turunannya (santan, minyak goreng, minuman air kelapa, kelapa parut, dan sebagainya).
Data Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia (Maret 2022) menyebut negara tujuan ekspor kelapa dan produk turunannya seperti Amerika, Tiongkok, Korea Selatan, India, Thailand dan Malaysia mengurangi impor karena sedang krisis ekonomi.
"Kondisi ekonomi negara mereka yang dilanda krisis ekonomi dan lesunya pasar. Ini berdampak pada industri kelapa Indonesia,” ujar Rudy di Jakarta, Selasa (27/6).
Selain itu, seusai lebaran permintaan produk turunan kelapa di pasar domestik Indonesia pun belum pulih.
"Sekarang dihadapkan pada kondisi global yang juga menurun sehingga nilai ekspor juga berkurang, yang khususnya terjadi sebagai akibat dari penurunan volume komoditas yang diekspor," ujarnya.
Menurut Rudy, karena kondisi itu perusahaan mau tak mau menurunkan jumlah hasil produksi.
Sebagian negara tujuan ekspor Indonesia untuk kelapa dan produk turunannya sudah mengurangi permintaan.
- Menimbang Peluang & Risiko Perang Dagang AS-China bagi Indonesia
- Digitalisasi & Wholesale jadi Strategi Bank Mandiri Pacu Pertumbuhan Aset
- Anggaran IKN Masih Diblokir, Ekonom: Untuk Kesehatan Fiskal
- Mantap Nih! Sikat Sabut Kelapa dari Purbalingga Jadi Primadona di Korsel
- Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menekraf Dorong BPOM Bantu UMKM Tumbuh
- Pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin soal DPN Bisa Mengurusi Hutan dan Sawit Menuai Kritik