Saya Juga Sedih

Memang saya masih memberikan ruang untuk mendiskusikan masalah honorer K2. Namun untuk sementara ini, pengangkatan K2 disetop. Sekali lagi saya katakan, negara tidak ada duitnya, jadi kalau dipaksakan pembangunan infrastruktur tidak jalan.

Apakah keputusan pemerintah untuk K2 tidak bisa diubah?

Saya belum bisa pastikan, yang jelas kemenkeu tidak memberikan kuota anggaran untuk honorer K2 karena keterbatasan fiskal.‎ 

Siap didemo honorer K2 Pak?

Itu risiko jabatan kan, jadi saya harus siap kapan saja. Hanya saja, masalah K2 ini memang cukup pelik. Seharusnya tidak ada lagi honorer, tapi pemda terus saja merekrut pegawai honorer. Setelah itu urusannya dilimpahkan ke pusat. Kan tidak boleh begitu, siapa yang angkat harus tanggung jawab. Jangan apa-apa dikasikan ke pusat.

Sekarang saya balik nih, nasib honorer K2 yang kembalikan ke daerah. Mau diapain terserah kepala daerahnya. Apakah dipertahankan, diberhentikan, diangkat PPPK atau PNS. Ini juga sebagai pembelajaran bagi pemda. Jangan pusat terus yang disuruh bagian tukang cuci piring. Sudah banyak loh honorer yang diangkat jadi PNS, ada 1,4 juta lebih. 

Ada protes dari honorer K2 terkait penerimaan CPNS dari guru, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah ikatan dinas. Tanggapan bapak?

Ya bedalah pengangkatan honorer dengan pelamar di formasi-formasi tersebut. Formasi ini melekat anggarannya di masing-masing kementerian/lembaga. Jadi‎ tidak mengganggu APBN. Lagipula pengangkatan mereka pakai sistem zero growth. Kalau pensiunnya 125 ribu, yang diisi separohnya saja. (esy/jpnn)