Saya tak Bisa Bayangkan jika Golkar tak Bisa Ikut Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai secara nyata akan mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Baik pada tahapan maupun hasil pilkada pascapemungutan suara yang digelar 9 Desember mendatang.

“Konflik internal parpol secara nyata ganggu pilkada serentak. Baik terhadap proses dan hasil pilkda,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, Jumat (29/5).

Jeirry mengaku pandangannya tidak hanya sekadar opini. Pasalnya, meski belum memasuki masa pendaftaran bakal calon, gangguan secara nyata mulai terlihat. DPR yang menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi tidak konsisten atas aturan yang telah beberapa kali direvisi tersebut.

“Ini yang menurut saya berpengaruh, kenapa DPR jadi tidak konsisten. Karena ada ancaman PG dan PPP tidak bisa usung calon dalam pilkada. Karena itulah muncul wacana revisi undang-undang tersebut,” ujar Jeirry.

Secara pribadi, Jeirry sendiri mengaku tak dapat membayangkan jika Golkar dan PPP tak dapat mengikuti pilkada. Pasalnya, kedua partai politik tersebut merupakan peserta pemilu 2014 dan merupakan partai besar yang tentu memiliki kader di seluruh daerah. Karena itu jika sampai tak dapat ikut pilkada, potensi konflik di daerah sangat terbuka.

“Saya tidak bisa bayangkan partai seperti Golkar tidak bisa ikut pilkada. Ini jadi persoalan bangsa, karena bisa menghalangi berjalannya pilkada serentak. Susah membayangkan ikut pemilu, tidak ikut pilkada,” ujar Jeirry.

Karena itu Jeirry berharap konflik internal dapat segera diselesaikan. Sehingga tak mengganggu jalannya pilkada yang akan digelar di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.(gir/jpnn)