Sayang Kalau Orang Asli Papua Cuma jadi Penonton Saja

Menurut Yorrys pemerintah pusat maupun masyarakat Papua berkeinginan sama, yakni menghadirkan tatanan kehidupan yang lebih baik.
“Diperlukan kesamaan visi dan paradigma tentang bagaimana melihat persoalan secara komprehensif, sehingga tidak timbul pro dan kontra," ucapnya.
Yorrys memandang saat ini hal yang paling penting ialah fokus dalam menyusun peraturan daerah provinsi atau Perdasi dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat.
Dia memahami perubahan kebijakan tidaklah mudah dilakukan.
"Memang pelik dan ruwet. Namun, tanpa kesadaran dan komunikasi aktif dan intens akan lahir persoalan baru dan rakyat Papua yang menjadi korban," pungkas Yorrys. (mcr30/jpnn)
Apakah DOB akan memarginalisasi orang asli Papua? Simak di sini kata 3 tokoh ini.
Redaktur : Adek
Reporter : Ridwan Sangaji
- Terbit SE Mewajibkan 90% Non-ASN atau Honorer Jatah OAP
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi
- Gelar Munas, Forkonas DOB Lanjutkan Perjuangan Pemekaran Wilayah
- Teras Narang: Pemerintah Perlu Mengevaluasi Kebijakan Moratorium DOB
- Wamendagri: Ada 42 Usulan Pemekaran Daerah Provinsi
- Usulan Pemekaran Daerah Membludak Mencapai Ratusan