Sayang Kalau Orang Asli Papua Cuma jadi Penonton Saja
Menurut Yorrys pemerintah pusat maupun masyarakat Papua berkeinginan sama, yakni menghadirkan tatanan kehidupan yang lebih baik.
“Diperlukan kesamaan visi dan paradigma tentang bagaimana melihat persoalan secara komprehensif, sehingga tidak timbul pro dan kontra," ucapnya.
Yorrys memandang saat ini hal yang paling penting ialah fokus dalam menyusun peraturan daerah provinsi atau Perdasi dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat.
Dia memahami perubahan kebijakan tidaklah mudah dilakukan.
"Memang pelik dan ruwet. Namun, tanpa kesadaran dan komunikasi aktif dan intens akan lahir persoalan baru dan rakyat Papua yang menjadi korban," pungkas Yorrys. (mcr30/jpnn)
Apakah DOB akan memarginalisasi orang asli Papua? Simak di sini kata 3 tokoh ini.
Redaktur : Adek
Reporter : Ridwan Sangaji
- Wamendagri Ribka Haluk Lantik 42 Anggota Pansel DPRP di 6 Provinsi Papua
- 64 Orang Asli Papua Ikuti Pendidikan Tamtama di SPN Polda Kalimantan Timur
- Calon Bintara Didominasi Anak Papua, Ini Respons Pemerintah dan Masyarakat
- Peluncuran RIPPP & SIPPP Jadi Momentum Penting dalam Pembangunan Papua
- Perihal Pilkada 2024, Senator Filep Minta Menko Polhukam Dengarkan Aspirasi Hak Politik Orang Asli Papua
- Penjabat Gubernur PPB Mohammad Musa'ad Dinilai Tidak Mengayomi Orang Asli Papua Jadi ASN