SBMI Desak DPR dan Pemerintah Bersinergi demi Lindungi TKI

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak semua pihak bisa bersinergi dalam melindungi para pekerja migran asal tanah air yang kini bekerja di Arab Saudi. Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi mengatakan, upaya melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) tak akan berjalan baik tanpa sinergi semua pihak untuk menekan negeri kerajaan itu agar mau menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of agreement (MoA). 

Bobby mengatakan, eksekutif dan legislatif harus satu suara untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar mau melakukan pertemuan guna membahas MoA perlindungan TKI. Berdasar informasi yang diterima Bobby, justru draf MoA perlindungan TKI tersendat di DPR.

Menurut Bobby, Pemerintah RI dan Arab Saudi sudah menyetujui pentingnya payung hukum atau peraturan tentang perlindungan TKI. Hasilnya, pemerintah negeri kaya minyak itu pada 2015 menyerahkan draf MoA kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Draf itu itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk melindungi para TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengganggap lengkap draft tersebut," kata Bobby. 

Setelah dipelajari oleh pemerintah, draf MoA lantas diserahkan ke DPR untuk dibahas. Ternyata, MoA itu tersendat di DPR lantaran alotnya pembahasan dan banyaknya kepentingan antar-fraksi di legislatif.

"Sampai sekarang draf tersebut tidak jelas nasibnya. Pembahasan di DPR sangat alot dan banyak kepentingan, padahal MoA itu sangat menjamin perlindungan dan keamanan bagi TKI," ungkapnya. 

Bobby pun menyayangkan hal itu. Menurutnya, upaya melindungi TKI tak akan berjalan baik jika ada pihak yang menonjolkan ego sektoral.

"Karena itu, semua lembaga negara harus bersinergi, hilangkan semua ego sektoral untuk melindungi nasib TKI. Pemerintah harus kembali merumuskan ulang MoA bersama Arab Saudi," tegasnya.(dms/aim/JPC)