SBN jadi Instrumen Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Seksi Pengelolaan Risiko Pasar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Ardhitya Kurniartanto mengungkapkan banyak manfaat pembangunan yang diperoleh dari pembiayaan inovatif. 

Ardhitya menjelaskan salah satu instrumen yang digunakan untuk membiayai APBN itu adalah Surat Berharga Negara (SBN), baik yang konvensional maupun syariah.

"Melalui instrumen ini, pemerintah mampu memanfaatkan potensi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri," kata Ardhitya di Jakarta, Minggu (31/12). 

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah secara keseluruhan per 30 November 2023 adalah Rp 8.041,01 triliun.

Ardhitya menyebut utang Indonesia didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.124,98 triliun (88,61 persen dari total utang) dan Pinjaman sebesar Rp 916,03 triliun (11,39 persen dari total utang).

"Khusus untuk SBN sebesar 71,54 persen berasal dari domestik (Rp 5.752,25 triliun) dan sisanya sebesar 17,07 persen (Rp 1.372,73 triliun) berupa Valas," ucap Ardhitya.

Pemerintah senantiasa berhati-hati dalam mengambil kebijakan utang, baik berupa obligasi maupun pinjaman. 

Menurut Ardhitya, pembiayaan inovatif yang dikembangkan Kemenkeu itu telah berhasil membiayai berbagai proyek infrastruktur.