SBSI Desak Hapus Outsourcing

JAKARTA--Serikat Buruh Sejahetra Indonesia (SBSI) mendesak pemerintah untuk serius memperjuangkan hak-hak butuh. Sekretaris Umum SBSI, Yosafati Waruwu mengatakan, hal ini disebabkan karena para pengusaha di Indonesia sudah semakin sewenang-wenang dan tak menghiraukan kesejahetraan buruh.

"Kami meminta kepada pemerintah dengan segala kekuasaannya dapat berdiri tegak berhadapan untuk memperjuangkan hak-hak buruh," ungkap Yosafati ketika bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Selasa (1/5).

Yosafati menyebutkan delapan poin tuntutan buruh kepada pemerintah. Pertama, melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan swasta dan perusahaan asing yang mengelola sumber daya minyak dan gas. Selama ini, Indonesia sesungguhnya belum berdaulat mengelola kekayaan negerinya.

"Berbagai regulasi dan kebijakan justru memberi ruang cukup besar kepada korporasi negara asing untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. Bagaimana mungkin rakyat atau khususnya buruh mendapatkan porsi yang besar jika kekayaan negaranya dikuasai oleh korporasi asing?" tegas Yosafati.