SBY Abaikan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum

Akibat tidak terjadinya pembenahan di institusi penegak hukum, lanjutnya, juga membawa konsekuensi tekad pemberantasan korupsi menjadi sebatas wacana di tataran elit. "Sama halnya dengan Pemilu 2004 dan 2009, maka Pemilu 2014 mendatang isu pemberantasan korupsi tetap akan menjadi komoditas politik calon presiden," ujarnya lagi.

Mestinya, kata Irman, pemberantasan korupsi pada Pemilu 2014 tidak lagi bisa ditenteng menjadi komoditas politik. "Mestinya sistem pemberantasan itu sudah leading. Kalau masih terjadi korupsi, itu lebih karena kepribadian orang bersangkutan yang korup. Tapi sistem mestinya sudah clear," ujarnya.

Kendala lain yang juga dimiliki oleh Presiden SBY, menurut Irman, terkait dengan sikapnya yang peragu dalam berhadapan dengan partai politik, sehingga bersikap mencari aman dengan cara membuat 'parlemen' di luar DPR. Ini yang banyak dikenal dengan Setgab Koalisi Parpol pendukung pemerintahan SBY.

Sementara di tempat yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden SBY lebih menonjolkan pencitraan sebagai kekuatannya. "Celakanya, para menteri juga meniru gaya yang sama, sehingga tidak ada inovasi dan koordinasi karena semua harus menunggu titah Presiden," ungkapnya.