SBY: Ada yang Minta Kasusnya 'Diputihkan'

jpnn.com - JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku pada masa awal mengemban tugas sebagai kepala negara, ia banyak didatangi tokoh politik yang meminta tolong untuk memutihkan kasus korupsi yang membelit mereka.
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Forum Antikorupsi ke 4 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (10/6).
"Ada yang datang pada saya dan bertanya bagaimana kalau diputihkan saja? Sudah lah yg penting besok tidak korupsi lagi atau kalau perlu tembak mati," ujar SBY menirukan permintaan orang-orang yang tak disebutkan identitasnya tersebut.
Namun, presiden mengklaim tidak dapat mengabulkan permintaan kolega-koleganya tersebut. Apalagi, kata dia, ada juga pihak yang mengusulkan padanya agar melakukan moratorium kasus korupsi.
"Ada yang datang, bisa ditolong nggak...bagaimana
menolongnya. Kalau saya punya keinginan untuk campur tanganpun dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi saja, itu sudah salah," tegas presiden.
SBY kemudian berpesan kepada seluruh pemimpin baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, di pusat maupun daerah agar konsisten dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Menurut presiden, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan jiwa kepemimpinan, dukungan sepenuh hati semua pihak, dan keinginan yang kuat.
Di akhir masa jabatannya, presiden juga mengaku ingin mengusahakan murahnya biaya politik dan demokrasi, baik dalam pilpres, pileg, maupun pilkada.
JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku pada masa awal mengemban tugas sebagai kepala negara, ia banyak didatangi tokoh politik yang
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- ISSF Dorong Pemberantasan Judi Online Multi Sektor