SBY Baru Dilapori Hasil Paparan Visi Misi Prabowo-Hatta Besok
jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat tetap akan terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 nanti. Apakah memilih Prabowo Subianto - Hatta Rajasa atau Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), baru diputuskan setelah 3 Juni besok.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Ketua Harian partai Demokrat tanggal 3 Juni besok baru akan melaporkan hasil paparan visi-misi pasangan Prabowo-Hatta ke Ketumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tanggal 3 (Juni) besok laporan ke Pak SBY. Aku belum tahu arahnya, tunggu, sabar," kata Ruhut ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai juru bicara, Ruhut sendiri juga belum menentukan sikap pasangan mana yang bakal didudukungnya. Namun, Ruhut memastikan akan mengikuti keputusan SBY sebagai ketum Demokrat.
"Aku menunggu ketua umum (SBY). Pak SBY percayalah seorang pemimpin, dua periode, pasti ada yang disampaikan. Kita harus sabar menunggu," sebutnya.
Ruhut tidak menepis bahwa pasangan Prabowo-Hatta punya nilai posotif di mata kader Demokrat karena melakukan jemput bola dengan memaparkan visi-misinya. Nah, apapun keputusan SBY nantinya, Demokrat akan menggerakkan mesin partai memenangkannya.
"Kalau sudah diputuskan ke salah satu pasti mesin partai digerakkan," tegas Ruhut sembari menyebut partainya tidak mempersoalkan bagi kader yang sudah lebih dulu mendukung salah satu pasangan.
"Kita tetap hormati Pak Marzuki Alie, Ali Masykur Musa, Mubarok, yang lain-lain ke kubu Prabowo, Pak Pramono Edhie. Di kubu Jokowi ada Sarundayang, Anis Baswedan, Dahlan Iskan, kita hormati lah. Gak ada sanksi. Gak seperti Golkar lah, dirolling disanksi, kita hormati demokrasi," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Partai Demokrat tetap akan terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres)
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri