SBY Beber Rambu-rambu Koalisi

BOGOR - Meski partai politik berkoalosi di kabinet, Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tokoh parpol bersangkutan tetap bisa bersikap kritis terhadap pemerintah di legislatif, sesuai dengan fungsinya dalam undang-undang. Namun SBY minta kepada parpol koalisi yang masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode kedua, harus mendukung kebijakan pemerintah.

“Kesepakatan pihak-pihak yang berkoalisi, berarti kebersamanaan di lembaga legislatif dan eksekutif. Jangan dibaca kalau kebersamaan di legislatif, lantas fungsi DPR sebagaimana dalam UU diabaikan. Kita menganut sistem kabinet presidensil, bukan kabinet parlementer. Oleh karena itu, diperlulukan aturan main, kode etik, rules dalam berkoalisi, ini sudah saya sampaikan saat pemlihan presiden beberapa waktu lalu,” ujarnya SBY dalam keterangan persnya di Cikeas, Rabu (14/10).

Menurut SBY, ada alasan kenapa harus ada aturan main berupa kode etik berkoalisi. “Kenapa harus ada rule dan etika dalam berkoalisi. Misalnya saya memberhentikan menteri yang asalnya dari parpol koalisi. Saya berhentikan karena dia tidak capai pakta integritas atau tidak mampu menjalankan kontrak kinerja, tentu semua itu harus diatur. Saya akan sampaikan kepada parpol yang bersangkutan bahwa saya akan memberhentikan menteri dari anda, lalu saya minta nama baru, tapi itu pun harus memenuhi syarat,” cetusnya.

Contoh lain, kata SBY, bila ada konflik internal parpol. “Parpol yang bersangkutan tidak bisa serta merta mengumumkan ke publik menarik dukungannya, harus dikonsultasikan dulu kepada presiden. Bisa saja ada parpol menarik dukungannya dalam kabinet, meski kita harap tidak. Maksud saya, dalam kondisi seperti itu harus ada aturan dan etika.”