SBY Bela Boediono dan Sri Mulyani
Kamis, 04 Maret 2010 – 21:55 WIB
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menyatakan bailout (penggelontoran) dana Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century sebagai aksi penyelamatan oleh pemerintah. Dalam pidato yang disampaikan di Istana Presiden dalam rangka menanggapi hasil akhir Rapat Paripurna DPR-RI yang menyatakan bailout merupakan kebijakan yang salah, hanya dianggap SBY sebagai dinamika politik.
Presiden pun membela mantan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini menjadi Wakil Presiden Boediono. Menurut SBY, keputusan yang dibuat rapat KSSK merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka penyelamatan kondisi perekonomian bangsa Indonesia.
Baca Juga:
"Kenapa dikatakan penanganan krisis 2008 lebih baik daripada 1998, alasan lainnya karena dokumentasi risalah rapat KSSK jauh lebih rapi, bahkan direkam dengan video dan suara. Pengambilan keputusan 2008 lebih mandiri, beda dengan 1998 yang melibatkan IMF. Sumber perbaikan perbankan jauh lebih baik, dengan sistem dana Rp6,7 triliun belum dapat dikatakan sebagai kerugian negara. Uang sebesar itu adalah investasi atau penyertaan modal sementara (PMS), yang akan dikembalikan di masa-masa yang akan datang. Beda jauh dengan krisis 98 yang membebani negara Rp665 triliun, sebuah angka raksasa,” cetusnya.
SBY mengklaim pengambilan keputusan pada krisis 2008 telah membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi global. “Prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca penyelamatan 2008 sangat membanggakan, karena menjadi pertumbuhan ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Jepang,” cetusnya.
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menyatakan bailout (penggelontoran) dana Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak