SBY: Birokrasi Tak Netral Cenderung Berorientasi Parpol

SBY: Birokrasi Tak Netral Cenderung Berorientasi Parpol
SBY: Birokrasi Tak Netral Cenderung Berorientasi Parpol
"Birokrasi akan menjadi sehat dan kuat, apabila profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengemban misi mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara," paparnya menambahkan.

Dikatakan SBY juga, bahwa birokrasi yang tidak netral, besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai. Hingga kerap terjadi pergeseran keberpihakan, dari kepentingan publik menjadi pengabdian kepada pihak penguasa atau partai yang berkuasa. "Kalau yang terjadi seperti itu, KKN akan tumbuh. Sehingga birokrasi kehilangan jati dirinya, dari pengemban misi perjuangan bangsa dan negara, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit,” tandasnya.

Presiden juga menekankan, agar pelayanan publik tidak diskriminatif, harus dilaksanakan terus-menerus dan berkelanjutan, serta ada justisiabilitas jika pelayanan tidak memenuhi standar minimum yang diharapkan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pelayanan publik harus memberikan enam jaminan bagi masyarakat luas, yakni availabilitas, aksesibilitas, fasilitas cuma-cuma, afordabilitas, akseptabilitas, serta pencapaian kualitas. (esy/JPNN)

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik yang disahkan DPR hari ini, diharapkan mendorong keseimbangan birokrasi dan masyarakat. Penegasan tersebut


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News