SBY Bisa Selamat Hingga 2014

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi politik Indef Didik J. Rachbini memaparkan, persoalan politik anggaran pemerintah yang banyak mengundang kritik sejumlah kalangan dewasa ini, sesungguhnya lebih banyak karena tidak adanya kepemimpinan yang obyektif untuk membuat anggaran menjadi sehat. ”Politik anggaran dan pasar politik di parlemen masih seperti pasar loak,” kritik Didik, yang juga hadir sebagai salah satu pembicara.

Menurut dia, politik anggaran masih belum didasari oleh kontrak strategis. Melainkan, lebih dilandasi oleh semangat transaksi politik jangka pendek untuk barang tidak bermutu. ”Banyak hal-hal penting yang justru diabaikan oleh pemerintah, termasuk DPR juga ikut berkontribusi,” tandasnya.

Didik memaparkan, untuk APBN 2011 yang digodok pemerintah dan DPR, beban belanja untuk pusat masih cukup besar. Besarnya hingga mencapai Rp 830 triliun. Padahal, secara struktur, belanja pemerintah pusat ini sudah terikat dengan banyak kementrian dan lembaga. Berupa, anggaran rutin, subsidi, dan pembayaran utang.

Jumlah pos-pos anggaran tersebut, menurut Didik, sangat besar dan berat. Dampaknya, pemerintah sendiri tidak punya cukup kemampuan membangun infrastruktur. ”Intinya, semua masalah ini karena ketiadaan kepemimpinan dalam politik APBN, APB dilempar ke pasar bebas politik, sehingga yang tercipta Cuma pasar loak di parlemen,” pungkasnya. (dyn)