SBY Buka Bali Democracy Forum

jpnn.com - JAKARTA - Untuk keenam kalinya, Indonesia menyelenggarakan Bali Democracy Forum di pulau dewata. Kemarin (7/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka BDF VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Tema besar BDF kali ini adalah 'Consolidating Democracy in Pluralistic Society'.

Dalam pidato pembukaannya, SBY berbagi pengalaman berdemokrasi di negara dengan masyarakat majemuk seperti Indonesia. Isu kemajemukan atau pluralisme yang diangkat dama BDF tahun 2013, memang relevan bagi Indonesia dan banyak negara. "Mengelola kemajemukan itu sesuatu yang tidak akan berhenti untuk dilakukan oleh negara manapun. Transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, juga mengandung problematik dan selalu menghadirkan tantangan dan permasalahan," paparnya.

Di Indonesia, lanjut SBY, ada beberapa tantangan konsolidasi demokrasi. Diantaranya, tantangan dalam mengelola kemajemukan, mengelola konsolidasi yang sedang berlangsung, dan juga demokrasi multipartai. "Ini tantangan tersendiri bagi proses politik yang efektif dan efisien, dan tampilnya stabilitas politik sebagai prakondisi menjalankan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat," lanjutnya.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, SBY pun menyampaikan empat pandangan dalam mengkonsolidasikan demokrasi di negara dengan masyarakat majemuk. Pertama, dia menyatakan perlunya menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. "Hak-hak tersebut termasuk kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kesamaan di mata hukum, non-diskriminasi, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan keadilan dalam proses hukum," urai SBY.

SBY menekankan, hingga saat ini, Indonesia masih terus bekerja untuk memperkuat kerangka institusi dan legislasi serta mempromosikan budaya. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk menghargai hak asasi manusia, kebebasan pers, dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi terjaminnya hak-hak konstitusional masyarakat.

Kedua, lanjut SBY, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam hal ini negara harus mampu memfasilitasi kehendak kelompok mayoritas sekaligus hak-hak kelompok minoritas sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. "Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, masing-masing negara harus mampu menciptakan lingkungan dimana masyarakat merasa ikut memiliki dampak dari kebijakan tersebut," lanjutnya.

Yang terakhir, SBY menuturkan, agar mendorong interaksi antarkelompok dalam masyarakat pluralistik. Tujuannya, meningkatkan pemahaman bersama, toleransi, dan kohesi sosial. Di samping itu, dia juga menekankan pentingnya peran sistem multipartai dalam usaha mengkonsolidasi demokrasi di Indonesia. "Kehadiran sistem multipartai tidak hanya memunculkan tantangan tetapi juga membuka berbagai kesempatan bagi partisipasi masyarakat yang pluralistik dalam mengkonsolidasi demokrasi,"imbuhnya.

Sementara itu, Pembukaan BDF VI dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao. Seusai acara pembukaan, dilanjutkan dengan serangkaian sesi diskusi antardelegasi negara yang hadir. BDF VI yang berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Nopember, dihadiri 86 negara dan enam organisasi internasional. (ken)