SBY Cemas, Jokowi Bilang Rakyat Tenang
jpnn.com - BANDUNG - Semakin mendekati hari pemungutan suara pilpres 9 Juli mendatang, situasi politik semakin memanas. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui telah mendapat informasi tentang potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah.
Namun, calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo memiliki pandangan yang berbeda. Pria yang akrab disapa Jokowi ini menilai kondisi sebenarnya di lapangan masih sangat kondusif.
"Kita kan di bawah terus, tenang-tenang saja. Kita nih di bawah, tenang aja. Tanya ke rakyat nggak ada apa-apa," kata Jokowi kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (4/7).
Menurutnya, masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan antusias dan penuh kegembiraan. Hal ini disaksikannya sendiri di seluruh tempat yang dikunjungi saat berkampanye. "Suaranya, suara gembira semua," ujar Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini.
Jokowi justru mengimbau para elit untuk menahan diri dan memberi contoh yang baik. Menurutnya, masyarakat tidak akan bertindak negatif jika tidak ada provokasi.
"Rakyat ini seneng, Oleh sebab itu jangan ada yang kompor-komporin. Jangan ada yang manas-manasin. Nggak ada apa-apa rakyat itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengingatkan potensi gangguan keamanan pada pemilu presiden (pilpres) 2014. SBY mengungkapkan, ada indikasi terjadi kekacauan apabila hasil perolehan suara dua pasangan capres imbang.
"Saya mendengar respon dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri yang mengkhawatirkan bahwa dua capres ini berimbang maka kemungkinan terjadi masalah setelah pemungutan suara," ucap SBY usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Kamis (3/7) kemarin. (dil/jpnn)
BANDUNG - Semakin mendekati hari pemungutan suara pilpres 9 Juli mendatang, situasi politik semakin memanas. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?