SBY dan JK Sepakat Otda Perlu Dievaluasi
Kamis, 02 Juli 2009 – 22:17 WIB
JAKARTA - Kendati sempat memanas pada saat debat baru dimulai, namun calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) ternyata memiliki pemikiran yang sama soal otonomi daerah (otda), yakni bahwa otda tersebut perlu dievaluasi. Capres SBY mengatakan, dalam UU Otda, memang dimungkinkan terjadinya pemekaran, tapi juga dimungkinkan pula dilakukan penggabungan. Artinya, jika ada masalah dalam pemekaran, suatu daerah bisa digabungkan sebagai solusi sesuai isi UU. Sementara itu, capres JK pun menilai bahwa otda sebenarnya telah kebablasan. Artinya menurutnya, memang perlu dilihat apakah pemekaran itu perlu dilakukan atau tidak. Karenanya, DPR dan pemerintah menurut JK, harus melihat lagi secara independen apakah pemekaran daerah bisa membuat rakyat semakin sejahtera atau malah sebaliknya.
Hal ini pun diberikan contoh oleh SBY. Di mana pada suatu kesempatan katanya, dia pernah bertemu dengan gubernur salah satu daerah yang dimekarkan dan menyampaikan masalah-masalah. Saat itu SBY sempat bertanya, kenapa harus buru-buru mengambil keputusan untuk segera dilakukan pemekaran.
Baca Juga:
''Padahal dua tahun lalu, saya pernah mengatakan untuk menghentikan dulu pemekaran. Karena kita harus melihat, berapa (jumlah) kabupaten/kota dan provinsi yang pas, supaya dalam pengelolaan daerah itu bisa lebih efektif,'' kata SBY dalam sesi Debat Capres 2009 di Balai Sarbini, yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi RCTI, Kamis (2/7).
Baca Juga:
JAKARTA - Kendati sempat memanas pada saat debat baru dimulai, namun calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) ternyata
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kota Yogyakarta: Hasto-Wawan Berkomitmen Menciptakan Hunian Layak bagi Warga
- Jadikan Jatim Tetap Aman, Khofifah-Emil Didoakan Kiai NU Meraih Kemenangan
- SF Hariyanto & Irving Siap Bersinergi Kuat Membangun Siak Lebih Baik
- Borok Moral Persepi Terbongkar, Dewan Etik Punya Peran Ganda
- Sapa Warga Purwokerto, Jokowi dan Cagub Ahmad Luthfi Ngopi Bareng di Mal
- Jaringan Pemantau Pemilu Kembali Desak DKPP Pecat Pimpinan KPU & Bawaslu Lahat