SBY Dapat Gelar Dr Kehormatan ke-13 Dari Charles Darwin University

Gelar Doktor kehormatan yang diperoleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono semakin bertambah. Hari Selasa (24/10/2017) SBY menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Charles Darwin Universitty di Darwin, dan menjadikannya gelar kehormatan ke-13 yang diterimanya.

Sebelumnya, SBY pernah menerima Doktor Honoris Causa dari dalam negeri seperti Universitas Andalas Padang, Universita Syiah Kuala Banda Aceh, dan ITB dan juga dari 10 universita di luar negeri diantaranya dari Australia, Singapura, Jepang, China, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia.

Ini adalah gelar kehormatan kedua yang diterimanya dari Australia setelah mendapat gelar yang sama dari University of Western Australia (UWA) tahun 2015 silam.

Dalam rilis yang diterima ABC, gelar Doktor di bidang ekonomi ini ini diberikan atas dedikasi dan berbagai inisiatif beliau dalam membangun dan meningkatkan demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pemberian gelar ini dilakukan di Orange Building,Charles Darwin University ini dihadiri oleh sekitar 160 orang undangan yang terdiri dari kalangan pemerintahan Northern Territory, akademisi dan masyarakat Indonesia.

Dalam pidatonya, SBY menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi untuk dapat berjalan berdampingan dalam satu keutuhan.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dilakukan secara rutin dan terkendali setiap 5 tahun dari tahun 1999 hingga 2014 menunjukan kematangan demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan daerah secara langsung juga membawa demokrasi ke tingkat grassroots dengan memastikan bahwa Pimpinan Daerah hanya dapat dipilih dan bertanggungjawab terhadap pemilihnya.
Sejalan dengan semakin stabilnya pertumbuhan demokrasi Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga mampu berjalan secara berdampingan.
Disampaikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, SBY menerapkan 3 strategi: pro-growth, pro-job, dan pro-poor, dengan berfokus pada program-program pendidikan, kesehatan, kredit mikro dan penyediaan lapangan pekerjaan.